Mau tahu sebabnya mengapa KKN masih terjadi di Pemerintahan ? Mungkin hal tersebut salah satu penyebabnya :
- Kurangnya pengawasan dari Pimpinan atau atasan langsung terhadap proses pengadaan barang maupun akuntansi yang bersumber dari APBD maupun APBN.
- Adanya kepura-puraan atau memang sengaja membiarkan proses yang sedang berjalan, karena ada kepentingan pribadi yang bisa menghasilkan atau menambah pendapatan.
- Mungkin masih ada pola pikir pimpinan yang menganggap bahwa jika bawahannya dalam melaksanakan aturan dikatakan kaku dalam pelaksanaannya, padahal bukan kaku, tetapi memang melaksanakan tugas sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku.
- Masih ada pimpinan yang menyepelekan bawahan dengan kata-kata seakan-akan bawahan tidak mengerti aturan, padahal semua aturan maupun Undang-Undang telah dilaksanakan bawahan.
- Masih ada persekongkolan atau kongkalikong dalam proses pengadaan barang serta yang berhubungan langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan uang Negara.
- Kurangnya kesadaran dalam membantu pemerintah untuk mencegah bahkan mengatasi masalah KKN, sehingga kesannya sengaja dibiarkan, meskipun tahu hal itu melanggar hukum.
- Sudah menjadi kebiasaan buruk atau memang niat ingin menguntungkan diri sendiri, karena sedang memiliki jabatan atau sedang berkuasa.
Tulisan ini berdasarkan fakta dan bukti dari hasil diskusi dengan pegawai BPK tentang mengapa KKN masih terjadi di Pemerintahan. Kesimpulannya adalah jika ingin mencegah dan mengatasi KKN di Pemerintahan, harus dimulai dari pimpinan sampai ke level bawahan. Sering melakukan sosialisasi serta koordinasi ke BPK, agar bisa menekan kebiasaan buruk dalam hal KKN yang selama ini masih mendarah daging bahkan menjadi budaya dalam proses pengadaan maupun proses lainnya yang berhubungan dengan uang yang bersumber dari Negara.
Penulis : Syamsun Nahri, hobi menulis sekaligus sebagai pemerhati dan peduli dalam hal KKN, tujuannya adalah agar Negara Indonesia bebas dari KKN.